Standar 1: Kualitas Kurikulum

Dasar hukum penyusunan kurikulum Program Studi Pendidikan Manajamen Perkantoran adalah: (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-undang No. 12/2012, diantaranya membahas tentang (a) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada sistem pendidikan tinggi, yaitu penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector, dan (b) penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. (2) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Peraturan Presiden No. 8/2012, diantaranya, membahas tentang capaian pembelajaran, yaitu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 73/2013 mendorong penyusunan kurikulum program studi yang mengacu pada KKNI, dan penyusunan capaian pembelajaran sebagai dasar penetapan standar kompetensi lulusan program studi. (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44/2015 merupakan landasan untuk merumuskan capaian pembelajaran, terutama ketentuan yang tercantum dalam salah satu standar yakni Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SKL merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. (5) Surat Keputusan Senat Akademik No. 002/SENAT AKD/UPI-HK/6/2018 tentang Ketentuan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018. Ketentuan kurikulum UPI ini merupakan penjabaran dari regulasi yang dibuat pemerintah dan menjadi pedoman utama bagi program studi dalam menyusun profil kurikulum. (Lampiran 16: Landasan Hukum Penyusunan Kurikulum)

Secara teknis, kurikulum Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran disusun dengan berpedoman pada: (1) Capaian Pembelajaran Program Studi (CPPS) yang diharapkan, yaitu dihasilkannya sarjana pendidikan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada bidang pendidikan manajemen perkantoran yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan dunia kerja, dan perkembangan zaman. (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mensyaratkan guru harus berpendidikan minimal sarjana (S1) dan memiliki kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sementara kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran, substansi keilmuan yang menaungi materi, dan penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. (3) Level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk jenjang sarjana (S1), yaitu level 6.

Berdasarkan capaian pembelajaran, standar kompetensi lulusan, KKNI dan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjadi guru, kompetensi lulusan Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran terintegrasi dalam mata kuliah program studi (subject related) dan mata kuliah-mata kuliah lainnya yang berkaitan (cross subject), serta diwujudkan dalam bentuk struktur kurikulum sebagai berikut: (1) Mata Kuliah Umum (MKU), adalah kelompok mata kuliah yang berisi pengetahuan, keterampilan umum, dan sikap untuk membekali mahasiswa dalam menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan kepribadian dan “keindonesiaan” sebagai individu, warga masyarakat, warga negara yang memahami keragaman budaya antar bangsa. (2) Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU), adalah kelompok mata kuliah yang berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang jatidiri UPI dalam kependidikan, agar setiap lulusan UPI memiliki pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kependidikan. (3) Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK), adalah kelompok mata kuliah yang berisi pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk membekali mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi pedagogik atau pengetahuan pedagogik (pedagogical knowledge) sebagai calon guru. (4) Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKKF), adalah kelompok mata kuliah yang berisi pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk membekali mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi sesuai karakteristik fakultas. (5) Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS), adalah kelompok mata kuliah yang berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang membekali mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi utama sesuai dengan profil utama lulusan dan capaian pembelajaran program studi. Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi merupakan kelompok mata kuliah yang termasuk pada kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh calon guru. (6) Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS), adalah kelompok mata kuliah pilihan berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk membekali mahasiswa dalam penguatan kompetensi keahlian utama atau mengembangkan kompetensi keahlian tambahan sesuai profil utama program studi. (7) Mata Kuliah Kehalian Pengalaman Lapangan Satuan Pendidikan (MKKPLSP), yaitu mata kuliah yang memuat kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang membekali mahasiswa dalam memeroleh pengalaman praktik kependidikan di sekolah. (8) Skripsi, yaitu karya tulis yang dibuat mahasiswa program sarjana (S1) sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studinya, yang disusun sebagai karya dari keseluruhan pengalaman belajarnya, dan didasarkan atas hasil penelitian lapangan berbasis penerapan teori. Salah satu syarat untuk mengajukan skripsi adalah mahasiswa harus sudah lulus semua mata kuliah yang ada pada kurikulum program studi. (Lampiran 5: Kurikulum Prodi)

Beberapa mata kuliah, khususnya matakuliah inti program studi pada Struktur kurikulum kami tawarkan juga secara eksklusif (khusus) kepada program studi lain baik di dalam maupun di luar UPI. Hal ini merujuk pada kebijakan pemerintah terkait Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penguasaan kompetensi bidang pendidikan manajemen perkantoran oleh mahasiswa yang ada pada mata kuliah-mata kuliah di atas, diarahkan pada dua kompetensi utama yaitu penguasaan kompetensi pedagogik, sebagai calon guru, dan penguasaan kompetensi pada bidang ilmu manajemen perkantoran (yaitu manajemen mutu, manajemen kearsipan, komunikasi perkantoran, serta sistem informasi dan teknologi), yang merupakan materi yang akan diajarkan oleh mahasiswa ketika mereka menjadi guru.

Selain itu, penguasaan kompetensi bidang pendidikan manajemen perkantoran oleh mahasiswa, merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6 atau setingkat dengan jenjang pendidikan sarjana. Pada level 6 KKNI ini mahasiswa di arahkan untuk (1) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. (2) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. (3) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. (4) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Dengan demikian semua mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa tidak hanya mahasiswa dituntut untuk menguasai konten pedagogik dan konten bidang ilmu sebagai syarat dasar untuk menjadi guru, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengambil keputusan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang mungkin muncul pada saat menjadi guru. Oleh karena itu mahasiswa tidak hanya dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan konten ilmu, baik ilmu pedagogik maupun ilmu manajemen perkantoran, tetapi diberikan pemahaman dan keterampilan bagaimana ilmu itu diaplikasikan dan diajarkan kepada muridnya ketika mereka menjadi guru, sesuai dengan tuntutan Level 6 KKNI.

Sistem kredit atau beban SKS pada kurikulum yang digunakan program studi merujuk pada ketentuan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), dan universitas, dimana sebaran mata kuliah dari semester awal sampai semester akhir disusun secara sistematis berdasarkan tingkat kedalaman materi, mulai dari materi pengantar sampai pada pendalaman materi. Bahkan untuk kemampuan program studi yang terintegrasi, beberapa mata kuliah menjadi pra syarat bagi mata kuliah lainnya.

Semua mahasiswa Program Studi Pendidikan Manajemen Perakntoran, untuk menjadi sarjana pendidikan, wajb menyelesaikan 52 mata kuliah atau 149 SKS (Sistem Kredit Semester) dalam 8 semester. Termasuk didalamnya 31 mata kuliah wajib (93 SKS), yaitu mata kuliah pembelajaran manajemen perkantoran dan mata kuliah bidang ilmu manajemen perkantoran, serta 6 mata kuliah pilihan (18 SKS), yaitu pada kelompok mata kuliah manajemen mutu, kelompok mata kuliah manajemen kearsipan, kelompok mata kuliah komunikasi perkantoran, dan kelompok mata kuliah sistem informasi dan teknologi.

Beban SKS mahasiswa dihitung berdasarkan jumlah jam tatap muka di dalam kelas. 1 SKS setara dengan 50 menit. Termasuk jumlah SKS pada Mata Kuliah Pengalaman Lapangan Satuan Pendidikan, keberadaan mahasiswa di sekolah sebagai tempat praktik pembelajaran selama satu semester, tidak setara dengan beban SKS sebanyak 4 SKS. Melainkan dihitung berdasarkan jumlah jam praktik mengajar di kelas. Dengan demikian kewajiban mahasiswa saat PPL hanya 4 SKS (setara dengan 200 menit) per minggu selama 1 semester. Sementara waktu sisanya  digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan sosiaslisasi diri agar lebih mengenal lingkungan sekolah tempat mereka nanti bekerja sebagai seorang guru, dan digunakan juga untuk kegiatan penelitian mahasiswa dalam rangka menyusun tugas akhir (skripsi) (Lampiran 17: Pedoman Akademik).

Kurikulum Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran setiap periodik, yaitu 5 tahun sekali dilakukan perubahan. Perubahan kurikulum dilakukan secara serempak mengikuti kebijakan univertitas, dalam rangka pengembangan atau pemutakhiran konten kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Terakhir Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran melakukan perubahan kurikulum pada tahun 2018, yang didalamnya memasukan konsep-konsep Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. Secara eksplisit terlihat pada kelompok mata kuliah sistem informasi dan teknologi.

Upaya perubahan kurikulum oleh Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran secara periodik dimaksudkan untuk mengikuti kebutuhan dan tuntutan industri dan dunia kerja. Oleh karena itu dalam prosesnya perubahan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) yang diwakili oleh organisasi publik, organisasi swasta (perusahaan), sekolah, dan pihak lain yang berkepentingan di bidang manajemen perkantoran (Lampiran 18: Kegiatan Pengembangan Kurikulum). Selain itu dalam rangka memperkaya materi/bahan ajar, mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan dosen tamu, dosen praktisi, magang kerja dan Praktik Kerja Lapangan (PKL).